KESEHATAN LINGKUNGAN DENGAN
PENDEKATAN EKOSISTEM
Pendahuluan
Semenjak
umat manusia menghuni planet bumi ini, sebenarnya mereka sudah seringkali
menghadapi masalah-masalah kesehatan serta bahaya kematian yang disebabkan oleh
faktor-faktor lingkungan hidup yang ada di sekeliling mereka seperti benda
mati, mahkluk hidup, adat istiadat, kebiasaan dan lain-lain. Namun oleh karena
keterbatasan ilmu pengetahuan mereka pada saat itu, maka setiap kejadian yang
luar biasa dalam kehidupan mereka selalu diasosiasikan dengan hal-hal yang
bersifat mistik, seperti wabah penyakit sampar yang berjangkit di suatu tempat dianggap
sebagai kutukan dan kemarahan dewata.
Masa
silih berganti, pada abad ke-19, terjadi Revolusi Industri di Inggris, era
industrialisasi ini menimbulkan masalah baru pada masyarakat Inggris berupa
munculnya daerah pemukiman kumuh, akumulasi buangan dan kotoran manusia,
masalah sosial dan kesehatan terjadi di mana-mana terutama di kota-kota besar.
Pada
tahun 1832, terjadi wabah penyakit kolera yang dahsyat di Inggris dan membawa
banyak korban jiwa manusia, John Snow (1854) melakukan penelitian epidemiologik
terhadap wabah kolera yang terjadi di Broad Street, London dan membuktikan
bahwa penularan penyakit kolera yang terjadi di Inggris pada saat itu
disebabkan oleh sumber air bersih yang dikonsumsi oleh masyarakat tercemar
dengan bakteri Vibro-kolera. Mulai sejak itu, konsep pemikiran mengenai faktor-faktor
lingkungan hidup eksternal manusia yang mempunyai pengaruh, baik secara
langsung maupun tidak langsung terhadap masalah kesehatan terus menerus
dipelajari dan berkembang menjadi suatu disiplin ilmu yang disebut sebagai Ilmu
Kesehatan Lingkungan atau Environmental
Health.
Usaha-usaha
yang dilakukan oleh individu-individu, masyarakat atau negara untuk memperbaiki
dan mencegah terjadinya masalah gangguan kesehatan oleh sebab faktor-faktor
lingkungan hidup eksternal manusia disebut Sanitasi Lingkungan atau Enviromental Sanitation.
Hubungan Ekologi, Ekosistem, Ilmu Lingkungan, Kesehatan
dan Sanitasi Lingkungan
Konsep dasar ilmu sanitasi
lingkungan berasal dari ilmu yang mempelajari hubungan total antara mahluk
hidup dengan lingkungan hidupnya disebut Ekologi dan berkembang menjadi
beberapa displin ilmu lain seperti ilmu lingkungan, ilmu kesehatan lingkungan
dan sanitasi lingkungan.
Ekologi
Ernst Haeckel (1869),
seorang ahli biologi bangsa Jerman menggunakan istilah Ekologi yang berasal
dari kata Yunani “oikos “ berarti rumah atau tempat untuk hidup dan secara
harifiah berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan total antara
organisme dengan lingkungannya yang bersifat organik maupun anorganik.
Ekosistem
Tansley (1935), segala
unsur yang ada di mana akan terjadi hubungan total antara mahluk hidup dengan
lingkungan organik maupun anorganik pada suatu tempat tertentu disebut sebagai Ekosistem.
Contoh: ekosistem perairan tawar, perkotaan dan lain sebagainya.
Ilmu Lingkungan
Ilmu lingkungan adalah
penerapan berbagai prinsip dan ketentuan ekologi dalam kehidupan manusia.
Penerapan prinsip dan ketentuan ekologi dalam kehidupan manusia dapat berupa
pendekatan dan metodologi yaitu :
1. Pendekatan
Holistik
Pendekatan seutuhnya berupa
proses analitik dan reduksionistik pada lingkungan (Odum dan Boyden)
2. Pendekatan
Evolusioner
Pendekatan yang mengkaji
evolusi yang terjadi pada para pelaku dalam lingkungan hidup, baik secara
individual, populasi maupun komunitas.
3. Pendekatan
Interaktif
Price, et al, (1983),
mengkaji suatu kehidupan haruslah dilihat dari hubungan- hubungan interaktif
antar komponen penyusun dan merupakan pendekatan dari buttom up untuk mengenal ekosistem
atau lingkungan hidup dengan lebih baik.
4. Pendekatan
Situasional
Jarvie, Papper dan Vayda,
menganjurkan suatu pendekatan ekologi dengan cara memperhatikan perubahan
situasi pada saat suatu permasalahan timbul.
5. Pendekatan
Sosiosistem dan Ekosistem
Pendekatan dengan
memisahkan lingkungan hidup kedalam suatu sistem sosial dan sistem alami serta
mempelajarinya berdasarkan aliran materi, energi dan informasi dari keduanya akan
menghasilkan proses seleksi dan adaptasi.
6. Pendekatan
Peranan dan Perilaku Manusia
Mempelajari peranan manusia
dalam program MAB (Man And Biosphere) atau pendekatan azas pemanfaatan oleh
manusia (UNESCO,1974).
7. Pendekatan
Kontektualisasi Progresif
Pendekatan interdisipliner
dan ditelusuri secara progresif, sehingga setiap permasalahan dapat dimengerti
dan dipahami dengan baik.
8. Pendekatan
Kualitas Lingkungan
Merupakan kelanjutan
pendekatan kontektualisasi progesif dan kemudian akan dikembangkan dalam
penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
Ilmu Kesehatan Lingkungan
Adalah ilmu multidisipliner
yang mempelajari dinamika hubungan interaktif antara sekelompok manusia atau
masyarakat dengan berbagai perubahan komponen lingkungan hidup manusia yang
diduga dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat serta upaya untuk penanggulangan
dan pencegahannya.
Ilmu Sanitasi Lingkungan
Adalah bagian dari ilmu
kesehatan lingkungan yang meliputi cara dan usaha individu – individu atau
masyarakat untuk mengontrol dan mengendalikan lingkungan hidup eksternal yang berbahaya
bagi kesehatan serta yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia.
Pendekatan Ekosistem Dalam Pembangunan Berkelanjutan
Agar pembangunan
berkelanjutan berjalan sesuai dengan target dan indikator pencapaiannya maka
perlu dirumuskan suatu pendekatan dalam pembangunan berkelanjutan. Pendekatan
yang digunakan dalam pembangunan berkelanjutan harus mengacu pada lingkungan
itu sendiri baik sebagai subyek maupun sebagai obyek. Pendekatan tersebut
dikenal dengan pendekatan Ekosistem Dalam Pembangunan Berkelanjutan.
Sedangkan ekosistem
adalah suatu komunitas tumbuhan, hewan dan mikroorganisme beserta lingkungan
non-hayati yang dinamis dan kompleks, serta saling berinteraksi sebagai suatu
unit yang fungsional. Manusia merupakan bagian yang terintegrasi dalam
ekosistem. Ekosistem sangat bervariasi dalam hal ukuran – dapat berupa genangan
air pada suatu lubang pohon hingga ke samudera luas.
Pendekatan ekosistem
dalam pembangunan mengacu pada 12 prinsip, yakni:
Tujuan pengelolaan (air, lahan, dan biota) adalah pilihan
masyarakat.
Pengelolaan berdasarkan
prinsip partisipatif dan merupakan kebutuhan real masyarakat. Pengelolaan yang
menggunakan prinsip ”top down”
pada akhirnya hanya akan memberikan keuntungan pada segelintir orang saja dan
bukan merupakan kebutuhan nyata masyarakat karena hanya berdasarkan
interpretasi beberapa elit penguasa tanpa pernah merasakan masalah pokok
rakyat. Pilihan masyarakat yang berdasarkan prinsip partisipatif harus
dilembagakan agar memiliki daya jual, terstruktur, sistematis, dan dapat
diukur.
Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh organisasi yang yang
paling dekat dengan lapangan (didesentralisasikan).
Prinsip sentralisasi baik
diterapkan pada masyarakat yang mulai membangun dan tingkat pendidikan yang
rendah, namun jika masyarakat semakin lama semakin pintar dan pembangunan sudah
berjalan baik, prinsip sentralisasi harus sudah digantikan dengan prinsip
desentralisasi karena persoalan masyarakat yang semakin kompleks dan masyarakat
sudah dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Karena itu dibutuhkan itikad
baik dari pemimpin untuk mengubah kondisi masyarakat dari keadaan yang kurang
baik (pendidikan, kesehatan, daya beli dan daya saing) menjadi keadaan yang
lebih baik dari kepemimpinan terpusat menjadi kepemimpinan terdesentralisasi.
Mempertimbangkan pengaruh dari kegiatan terhadap
ekosistem yang berdekatan atau bersebelahan.
Salah satu metode yang
dipakai di Indonesia untuk mengetahui pengaruh dari kegiatan terhadap ekosistem
yang berdekatan dengan menggunakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
AMDAL diperkenalkan pertama kali th 1969 oleh National Environmental PolicyAct
di Amerika Serikat. Menurut UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan PP No. 27/1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL)
adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL merupakan
kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap
perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal yang dikaji dalam
proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosialbudaya, dan
kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha
dan/atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi
merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha
dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk
mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini
dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan
hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha
dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi
dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.
Untuk mengukur atau
menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya digunakan kriteria
mengenai :
a.
besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana
usaha dan/atau kegiatan;
b. luas wilayah penyebaran
dampak;
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d. banyaknya komponen lingk ungan hidup lain yang akan terkena dampak;
e. sifat kumulatif dampak;
f.
berbalik
(reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.
Mengenali manfaat potensial yang dapat diperoleh
(ekonomi)
Dalam proses pembangunan
sering kali perencana dihadapkan pada berbagai kondisi yang menghadapkan
pendekatan ekosistem pada kebutuhan ekonomi manusia misalnya: suatu tanah atau
daerah baru belum dibuka mempunyai berbagai option atau pilihan untuk dibangun.
- Dibiarkan dalam keadaan aslinya untuk penelitian, pendidikan,
perlindungan wilayah sungai, dan stabilitasi/kemantapan tata
ruang/landscape.
- Dibangun menjadi taman alam nasional dimana sebagian besar wilayah
tidak diganggu, untuk atraksi turis dan hiburan luar.
- Dipergunakan untuk memperoleh panenan terbatas dari tanaman dan
binatang liar (perburuan), tetapi kemantapan landscape dipertahankan,
untuk pendidikan penelitian dan tourisme.
- Dipergunakan untuk memperoleh panenan intensif dari sumber hutan-hutan
dan hewan liar, perumputan untuk produksi daging binatang piaraan, atau
produksi hewan liar secara intensif. Fungsi
perlindungan dan dipertahankan tetapi sifatnya berubah.
- Diubah menjadi daerah
pertanian intensif dengan sistem transpigrasi atau estate/perkebunan
tanaman keras ranch/dan,
- Diubah menjadi daerah
permukiman baru, wilayah industri atau wilayah transportation (airport,
dsb), pelabuhan samudera, dan sebagainya.
Pemilihan
yang rasionil & sensibel diantara alternatif-alternatif itu harus
didasarkan pada pendekatan ekosistem dan ekonomis, dan pendekatan lainnya.
Misalnya segera anakan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti
reservoir air tawar atau pembibitan udang atau persawahan, rekreasi, atau
lokasi industri. Bila alternatif lain tempat dapat diperoleh, sangat tidak
bijaksana untuk membina suatu tempat atau daerah yang unik untuk dibangun
dengan kemungkinan kerusakan lingkungan yang besar.
Dalam
banyak hal pilihan itu tidak banyak, dan bila pilihan yang dipilih dapat
merusak lingkungan, maka segala usaha dipertimbangkan untuk mencegah kerusakan
yang meluas. Dan usaha ini perlu menjadi bagian tak terpisahkan dari proyek
pembangunan utamanya.
Didalam
membuat keputusan untuk membangun suatu wilayah baru, kebutuhan akan
kemungkinan mempunyai pilihan bagi pembangunan dikemudian hari harus merupakan
pertimbangan utama.
Melestarikan struktur dan fungsi ekosistem untuk
mempertahankan pelayanan jasa ekosistem
Jasa ekosistem adalah
manfaat yang diperoleh manusia dari suatu eksosistem. Manfaat ini termasuk jasa
penyediaan, seperti pangan dan air; jasa pengaturan seperti pengaturanterhadap
banjir, kekeringan, degradasi lahan dan penyakit; jasa pendukung seperti
pembentukan tanah dan silkus hara; serta jasa kultural seperti rekreasi,
spiritual, keagamaan dan manfaat nonmaterial lainnya.
Jasa ekosistem ini
termasuk penyediaan hasil- hasil produksi seperti pangan, bahan bakar dan
serat; pengaturan, misalnya penataan iklim dan kontrol terhadap penyakit; serta
manfaat non-material contohnya adalah manfaat spiritual atau keindahan. Jika
terjadi perubahan terhadap jasa ini maka kesejahteraan manusia dalam berbagai
hal akan turut terpengaruh pula. Sedangkan kesejahteraan manusia memiliki
banyak dimensi, termasuk kehidupan yang baik, kekebasan dan pilihan, kesehatan,
hubungan sosial yang baik dan keamanan. Kesejahteraan merupakan sisi kebalikan
dari kemiskinan, yang didefinisikan sebagai: “kemunduran yang nyata terhadap
kesejahteraan”. Dimensi kesejahteraan yang selama ini dikenal dan dialami oleh
manusia tergantung pada situasi, termasuk kondisi geografi setempat, kultur dan
kondisi ekologi.
Permintaan akan jasa
ekosistem ini sekarang menjadi sedemikian besarnya sehingga trade-off antar
jasa tersebut dapat menjadi suatu faktor penentu yang penting. Sebagai contoh,
suatu negara dapat meningkatkan jumlah produksi pangan melalui konversi kawasan
hutan menjadi lahan pertanian. Namun demikian, tindakan tersebut dapat
mengurangi jasa lain yang memiliki kepentingan yang sama atau bahkan lebih
besar, misalnya tersedianya air yang bersih, kayu, sarana ekoturisme, atau jasa
pengaturan terhadap banjir dan kontrol terhadap kekeringan. Selama ini telah
banyak terdapat indikasi bahwa kebutuhan manusia terhadap ekosistem akan tetap
meningkat pada dekade mendatang. Pada tahun 2050 diperkirakan penduduk dunia
akan meningkat empat kali lipat, sehingga permintaan dan konsumsi akan
sumber-sumber biologi dan fisik akan bertambah pesat pula, sekaligus
meningkatkan dampak terhadap ekosistem dan jasa yang dapat diberikan oleh
ekosistem.
Permasalahan yang
dihadapi akibat permintaan yang meningkat terhadap jasa ekosistem bersamaan
pula dengan meningkatnya degradasi yang parah dalam hal kemampuan ekosistem
untuk menyediakan jasa ini. Kondisi perikanan dunia, misalnya, kini menurun
karena pemanenan yang berlebihan, sementara sekitar 40 persen dari lahan
pertanian telah mengalami degradasi selama setengah abad terakhir akibat erosi,
salinisasi, pemampatan, penurunan zat-zat hara, polusi dan urbanisasi. Pengaruh
lain yang diakibatkan oleh manusia terhadap ekosistem antara lain adalah
perubahan siklus nitrogen, fosfor, belerang dan karbon, sehingga menyebabkan
terjadinya hujan asam, peledakan populasi alga, serta matinya ikan di
sungai-sungai dan perairan pesisir. Selain itu secara bersamaan telah terjadi
pula perubahan iklim yang terpicu oleh perubahan tersebut diatas.
Ekosistem dikelola dalam batas kemampuan fungsinya
Pengelolaan ekosistem
untuk kebutuhan manusia harus memperhatikandaya dukung, dan daya lentingnya.
Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan mendukung kehidupan yang ada
didalamnya.[12] Sedangkan daya lenting adalah kemampuan lingkungan untuk
pulih atau kembali ke keadaan awal.
Dilaksanakan menurut ruang dan waktu yang tepat
Pendekatan ekosistem
harus dilakukan pada tempat dan waktu yang tepat agar pendekatan efektif, valid
dan realibel. Efektif adalah melakukan sesuatu yang tepat.[13] Sedangkan valid berarti terukur sesuai dengan kenyataan, dan realibel
adalah memiliki komposisi dan batasan yang sama pada semua dimensi waktu.
Dicapai sebagai upaya berjangka panjang.
Faktor politik &
ekonomi, dalam menentukan penggunaan sumber, mempunyai kecenderungan pengaruh
terhadap nilai-nilai jangka pendek. Sebaliknya faktor-faktor ekologi selalu
berkepentingan dengan nilai-niliai jangka panjang yang seringkali tidak nampak
pengaruhnya dalam jangka pendek.
Kita harus ingat bahwa
setiap pembinaan sumber alam akibat-akibat jangka pendek dan jangka panjang,
dan oleh karena itu harus kita usakan mengenal aspek-aspek itu sehingga pilihan
yang harus dibuat didasarkan atas pengetahuan yang menyeluruh terhadap masalah
itu.
Didalam mencapai
keputusan penggunaan sumber alam, pertimbangan-pertimbangan jangka pendek
seringkali lebih berpengaruh, tetapi harus diusahakan jaminan bahwa pelaksanaan
keputusan itu tidak mengarah kepada kerusakan yang tak dapat diperbaiki, dari
sumber alam yang sedang dibangun. Contoh: pertambangan permukaan dapat menghancurkan
kemampuan produktivitas tanah untuk usaha-usaha pertanian dalam jangka yang
sangat lama. Dalam hal ini, perhatian perlu diarahkan agar sebagian income dari
usaha pertambangan dilaihkan pada pembiayaan untuk menyelamatkan areal lain dan
memulihkan areal yang diekploitir itu.
Perubahan merupakan kenyataan yang harus diterima dan
disikapi dengan tepat .
Di dunia ini tidak ada
yang tetap semua mengalami perubahan kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan dapat terjadi pada lingkungan alam, buatan dan sosial budaya.
Perubahan sosial budaya paling menarik untuk dibicarakan karena seringnya
perubahan sosial budaya menjadi penggerak perubahan sebelum terjadi perubahan
pada lingkungan lainnya. Hal tersebut mungkin disebabkan perubahan sosial
budaya langsung dipengaruhi oleh manusia sebagai pelaku utama perubahan.
Perubahan sosial budaya
adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu
masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang
terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai
dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan.
Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari
perubahan.
Pada dekade terakhir ini
telah terbukti bahwa tekanan terhadap ekosistemdisebabkan tidak hanya oleh
perubahan ekosistem yang dramatis, namun juga oleh perubahan sistem sosial. Pengaruh relatif dari suatu
negara secara individu telah berkurang dengan berkembangnya kekuatan dan
pengaruh dari institusi yang jauh lebih kompleks, misalnya pemerintah tingkat
regional, perusahaan multinasional, PBB and organisasi masyarakat madani. Para
stakeholders kini lebih banyak turut terlibat dalam proses pengambilan
keputusan. Mengingat bahwa saat ini banyak sekali pelaku yang turut serta
mempengaruhi kondisi ekosistem, maka tantangan untuk menyediakan informasi bagi
para pengambil kebijakan ini semakin tinggi. Pada saat yang bersamaan,
kelembagaan yang baru mungkin melakukan pengumpulan informasi terkait dengan ekosistem
yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan. Perbaikan dalam pengelolaan
ekosistem untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan manusia akan memerlukan
tatanan kelembagaan atau institusi yang baru. Tatanan kebijakan dan perubahan
yang berkaitan dengan hak dan akses terhadap sumberdaya yang terjadi sekarang
ini berada pada kondisi perubahan sosial yang cepat diband ingkan dengan
sebelumnya.
Mencari
keseimbangan dan kesatuan antar pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman
hayati,
Keseimbangan
dan kesatuan antara pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayatimengacu
pada beberapa model pengelolaan pembangunan berkelanjutan. Salah satu model
yang digunakan adalah
Aktifitas untuk memenuhi kebutuhan manusia selalu
membutuhkan sumber daya alam. Pengolahan sumber daya alam akan menghasilkan
produk juga limbah (sesuai dengan hukum termodinamika II). Sisa pengolahan akan
dibuang ke lingkungan. Agar sumber daya alam tidak cepat habis dan lingkungan
tetap terjaga maka diperlukan suatu sistem yang mengatur pola produksi dan
penanganan limbag. Sistem yang mengatur tersebut dibagi tiga yaitu Regulasi
(peraturan), permintaan pasar (market) dan sosial value system.
Peraturan yang berisi sanksi
yang tegas berguna untuk mengendalikan aktifitas manusia agar mematuhi
kaidah-kaidah yang berlaku.
Dinegara-negara maju
sistem market untuk membendung aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan
terbukti efektif. Karena kesadaran lingkungan yang tinggi, mereka akan memilih
produk yang mudah di daur ulang, memboikot perusahaan yang diduga mencemari
lingkungan dan mendukung upaya perusahaan tertentu yang menggunakan bahan-bahan
natural seperti perusahaan kosmetik Body
Shop.
Sosial value system juga terbukti
efektif mengingatkan pelaku pencemaran lingkungan. Bahwa pelaku kebaikan akan
ditempatkan di surga dan pelaku kejahatan akan ditempatkan di neraka merupakan
upaya untuk selalu mengingatkan manusia agar segala tindakannya tidak merugikan
orang lain.
Mempertimbangkan semua informasi yang relevan, termasuk
pengetahuan ilmiah dan kearifan tradisional, inovasi dan praktek lapangan.
Semua
informasi harus menjadi acuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
pendekatan ekosistem. Selama ini masyarakat local hanya dijadikan obyek
pembangunan. Pola hidup, system kemasyarakatan dan aktifitas dengan alam
dianggap sebagai cara hidup kuno yang harus diberantas. Padahal system
masyarakat atau yang disebut kearifan tradisional itu adalah bentuk hubungan
timbale balik antara masyarakat dan lingkungan agar masyarakat tradisional
tetap eksis dan lingkungan tetap seimbang dan lestari.
Kearifan
Tradisional adalah pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat
tertentu, mencakup model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari
termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang
bijaksana dan bertanggungjawab.
Masyarakat Dayak sering
dituding sebagai perusak hutan karena mereka berladang berpindah. Namun bila
dikaji lebih men-dalam, ternyata masyarakat Dayak tradisional melakukan
perladangan daur ulang, bukannya membabat hutan dengan membabi-buta. Tradisi
berladang daur ulang ini selalu mensyaratkan pena-naman jenis tumbuhan yang
beraneka ragam sebagai strategi kelumintuan persediaan pangan. Berladang daur
ulang ternyata memperkaya variasi jenis tumbuhan lain, seperti tumbuhan obat,
racun, serta bahan peralatan dan bangunan. Jadi, pada hakekat-nya masyarakat
Dayak melalui praktek ladang daur ulang, mereka justru ikut membantu
melestarikan keanekaragaman plasma nutfah.
Memasukan semua pelaku di semua sektor dan disiplin ilmu.
Ekosistem
yang tertata dengan baik akan mengurangi resiko dankerentanan, sementara
ekosistem yang tidak dikelola dengan baik akan membahayakan manusia karena
mempertinggi resiko terjadinya banjir, kekeringan, kegagalan panen pertanian
atau penyakit. Degradasi ekosistem cenderung untuk merugikan masyarakat
perdesaan secara langsung, dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Lebih
lanjut lagi, pengaruh degradasi ekosistem yang langsung dan nyata dapat
dirasakan oleh masyarakat miskin. Masyarakat yang kaya dapat mengontrol akses
terhadap ekosistem sehingga memperoleh jasa ekosistem yang lebih besar, serta
dapat memanfaatkan jasa tersebut pada laju per kapita yang lebih tinggi.
Masyarakat kaya ini juga terlindungi dari fluktuasi ketersediaan jasa
lingkungan (meskipun seringkali harus dibayar dengan biaya yang tinggi) melalui
kemampuan mereka untuk membeli jasa ekosistem yang langka atau menyediakan
substitusi jasa ini. Sebagai contoh, meskipun beberapa hasil perikanan laut
telah menurun selama abad ini, pasokan ikan untuk konsumen yang kaya ternyata
selalu terpenuhi karena kapal-kapal tangkap mampu berpindah ke daerah penghasil
ikan yang dulunya belum tereksploitasi. Sebaliknya, masyarakat miskin
seringkali tidak memiliki akses terhadap jasa alternatif yang lain, sehingga masyarakat
miskin ini sangat rentan terhadap perubahan ekosistem dan dapat mengakibatkan
kelaparan, kekeringan atau banjir. Masyarakat miskin ini tak jarang tinggal di
daerah-daerah yang sensitif terhadap ancaman lingkungan dan mereka tidak
memiliki dana dan kelembagaan yang cukup untuk mempertahankan diri dari bahaya.
Degradasi sumberdaya perikanan, misalnya, akan menyebabkan penurunan protein
yang dikonsumsi oleh para nelayan, mengingat bahwa para nelayan ini mungkin
tidak memiliki akses terhadap sumberdaya lainnya dan mereka mungkin pula tidak
punya penghasilan yang cukup untuk membeli ikan. Dengan demikian, maka
degradasi sumberdaya perikanan ini akan mempengaruhi daya kemampuan untuk hidup
para nelayan.
Dengan
memasukkan semua pelaku di semua sector diharapkan masyarakat memiliki rasa
kepemilikan terhadap keputusan pengelolaan lingkungan. Rasa kepemilikan
terhadap pengelolaan keputusan akan membawa masyarakat komitmen terhadap
keputusan yang dibuat bersama.
Suatu
pendekatan ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan dapat membantu suatu
negara, wilayah atau perusahaan dalam:
a. lebih memahami hubungan dan
kaitan antara ekosistem dan kesejahteraan manusia;
b. memahami fungsi ekosistem
dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan
manusia;
c. memadukan ekonomi, lingkungan, sosial dan aspirasi kultural;
d. memadukan informasi dari keilmuan alami dan keilmuan sosial;
e. mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan dan pilihan pengelolaan untuk
melestarikan jasa ekosistem dan menyesuaikannya dengan kebutuhan manusia;
f. melaksanakan pengelolaan
ekosistem yang terpadu.
Strategi Pendekatan Ekosistem Dalam Pembangunan Berkelanjutan
Langkah pelaksanaan pendekatan ekosistem untuk pembangunan berkelanjutan
Langkah 1 : menetapkan para pelaku utama,menetapkan batasan wilayah ekosistem, dan mengembankan hubungan diantaranya,
Langkah 2 : karakterisasi dari struktur dan fungsi ekosistem, dan menetapkan mekanismenya untuk mengelola dan memantaunya,
Langkah 3 : mengenali kepentingan ekonomi yang akan berpengaruh kepada ekosistem dan penduduknya,
Langkah 4 : menentukan dampak yang mungkin terjadi dari ekosistem kepada ekosistem sekitarnya,
Langkah 5 : menentukan tujuan jangka panjang, dan cara yang fleksibel untuk mencapainya.
Komponen dari setiap langkah pengelolaan dengan pendekatan ekosistem
•Langkah 1
: 1. Tujuan pengelolaan (air, lahan, dan biota) adalah pilihan
masyarakat, 7. Dilaksanakan menurut ruang dan waktu yang tepat, 11.
Mempertimbangkan semua informasi yang relevan, termasuk pengetahuan
ilmiah dan kearifan tradisional, inivasi dan praktek lapangan, 12. Memasukan semua pelaku di semua sektor dan disiplin ilmu.
•Langkah 2 : 2. Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh organisasi yang yang paling dekat dengan lapangan (didesentralisasikan), 5. Melestarikan
struktur dan fungsi ekosistem untuk mempertahanhan pelayanan jasa
ekosistem, 6. Ekosistem dikelola dalam batas kemampuan fungsinya, 10.
Mencari keseimbangan dan kesatuan antar pelestarian dan pemanfaatan
keanekaragaman hayati,
•Langkah 3: 4. Mengenali manfaat potensial yang dapat diperoleh (ekonomi),
•Langkah 4: 3. Mempertimbangkan pengaruh dari kegiatan terhadap ekosistem yang berdekatan/bersebelahan, 7. Dilaksanakan menurut ruang dan waktu yang tepat.
•Langkah 5:
7. Dilaksanakan menurut ruang dan waktu yang tepat, 8. Dicapai sebagai
upaya berjangka panjang, 9. Perubahan merupakan kenyataan yang harus
diterima dan disikapi dengan tepat,
Langkah 1 Pengelolaan dengan pendekatan ekosistem
1.Tujuan pengelolaan (air, lahan, dan biota)adalah pilihan masyarakat,
7.Dilaksanakan menurut ruang dan waktu yang tepat,
11.
Mempertimbangkan semua informasi yang relevan, termasuk pengetahuan
ilmiah dan kearifan tradisional, inivasi dan praktek lapangan,
12. Memasukan semua pelaku di semua sektor dan disiplinilmu.
Langkah 2:Pengelolaan dengan pendekatan ekosistem
- Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh organisasi yang yang paling dekat dengan lapangan (didesentralisasikan),
5. Melestarikan struktur dan fungsi ekosistem untuk mempertahanhan pelayanan jasa ekosistem,
6. Ekosistem dikelola dalam batas kemampuan fungsinya,
10. Mencari keseimbangan dan kesatuan antar pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati,
Langkah 3:Pengelolaan dengan pendekatan ekosistem
- Mengenali manfaat potensial yang dapat diperoleh (ekonomi). Setiap program dalam hal ini harus memenuhi syarat :
a. mengurangi penyimpangan pasar yang berpengaruh buruk kepada keanekaragaman hayati
b. insentif diarahan untuk merangsang keanekaragaman hayati dan pemanfaatan yang berkesinambungan.
c. menginternalkan biaya dan manfaat dalam ekosistem sejauh mungkin.
Langkah 4:Pengelolaan dengan pendekatan ekosistem
- Mempertimbangkan pengaruh dari kegiatan terhadap ekosistem yang berdekata atau bersebelahan,
7. Dilaksanakan menurut ruang dan waktu yang tepat.
Langkah 5:Pengelolaan dengan pendekatan ekosistem
7. Dilaksanakan menurut ruang dan waktu yang tepat
8. Dicapai sebagai upaya berjangka panjang
9. Perubahan merupakan kenyataan yang harus diterima dan disikapi dengan tepat
Daftar Pustaka
[1] Ari Purwandito, Memperkuat Manajemen Pasca Dalam
Manajemen Daerah, Dirjen Bina Pembangunan Daerah
[4]
Hart, Keith, 1973. Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana,
dalam Journal of Modern African Studies.
[6] Terminologi ini dipakai dalam pengertian baku structural adjustment program, melainkan
merujuk pada kewajiban pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan dasar seperti
tertulis dalam UUD 1945.
[7] Hidayatullah Muttaqin, Mengguggat Kebijakan atas
Indikator Makro Ekonomi, www.e-Syariah.ORG,
15/09/2003
1)
R. F Dasmann, John P. Milton, P. H. Freeman (1973) : Ecological Principles for
Economic Development”. Pp 22-23, John Wiley, N. Y
[11]
Laporan Kelompok Kerja Conceptual Framework Millennium Ecosystem Assessment,
Ekosistem Dan Kesejahteraan Manusia, Suatu Kerangka Pikir Untuk Penilaian
[12] Valentionus Darsono, Pengantar Ilmu Lingkungan, Penerbit
Universitas AtmaJaya Yogyakarta, 1995, hal 18
[13]
Stoner. A.F. James, Frreman, R.E, Gilbert, Management, Sixth Edition, Prentice
Hall, Inc, 1995 p 9









Tidak ada komentar:
Posting Komentar